Jakarta — Pergantian posisi Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara menjadi salah satu keputusan penting dalam reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden. Pergantian tersebut langsung memicu berbagai tanggapan dari kalangan ekonom yang menilai terdapat sejumlah faktor, baik internal maupun eksternal, yang melatarbelakangi perubahan pucuk pimpinan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sejumlah pengamat menilai pergantian tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kebutuhan penyegaran kabinet, tetapi juga berhubungan dengan dinamika pengelolaan fiskal, koordinasi internal kementerian, hingga tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai salah satu faktor utama yang menjadi sorotan selama kepemimpinan Purbaya adalah persoalan koordinasi di lingkungan internal Kementerian Keuangan.
Menurutnya, terdapat sejumlah kebijakan dan keputusan strategis yang menimbulkan perbedaan pandangan di antara unit-unit penting dalam Kemenkeu, khususnya yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
“Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah, terutama antara Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Ada juga persoalan pergantian pejabat eselon II serta kebijakan restitusi pajak yang dinilai mengganggu dunia usaha,” ujar Bhima.
Ia menjelaskan, pada awalnya kebijakan penundaan restitusi pajak ditujukan untuk sektor sumber daya alam sebagai bagian dari proses verifikasi. Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut dinilai meluas ke berbagai sektor lain sehingga memunculkan keluhan dari kalangan pelaku usaha yang merasa proses pengembalian pajak menjadi lebih lambat.
Bhima menilai kondisi tersebut turut memengaruhi persepsi terhadap efektivitas koordinasi dan komunikasi di internal Kementerian Keuangan.
Selain itu, ia juga menyoroti polemik terkait setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Danantara yang disebut sempat memunculkan perbedaan pandangan antara sejumlah pihak terkait pengelolaan penerimaan negara.
“Persoalan dividen BUMN yang disetor ke Kementerian Keuangan juga menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian. Ditambah lagi gaya komunikasi dan koordinasi yang dinilai kurang efektif, sehingga akhirnya menjadi bahan evaluasi,” katanya.
Penyegaran untuk Menghadapi Tantangan Fiskal
Di sisi lain, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, melihat pergantian Menteri Keuangan sebagai bagian dari dinamika pemerintahan yang lazim terjadi dalam upaya meningkatkan efektivitas kebijakan.
Menurut Tauhid, pemerintah kemungkinan membutuhkan figur yang dinilai mampu memberikan perspektif baru dalam menghadapi berbagai tantangan fiskal yang saat ini dihadapi negara, mulai dari optimalisasi penerimaan negara hingga pengelolaan belanja yang lebih produktif.
“Pemerintah melihat perlu ada sosok yang dianggap mampu menjawab berbagai tantangan yang ada saat ini. Pertama dari sisi pendapatan negara agar bisa tumbuh lebih cepat dan lebih besar. Kedua terkait kualitas belanja negara agar lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengendalian defisit juga menjadi perhatian penting,” ujarnya.
Tauhid menilai tantangan fiskal ke depan akan semakin kompleks, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan program-program strategis pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Rekam Jejak Suahasil Jadi Modal Penting
Lebih lanjut, Tauhid menilai penunjukan Suahasil Nazara memiliki sejumlah keunggulan karena yang bersangkutan bukan figur baru di lingkungan Kementerian Keuangan.
Suahasil dikenal memiliki pengalaman panjang dalam bidang fiskal dan kebijakan ekonomi. Sebelum dipercaya menjabat Menteri Keuangan, ia telah lama berada di jajaran Kemenkeu dan menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada periode sebelumnya.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam memastikan proses transisi berjalan lancar tanpa mengganggu stabilitas kebijakan fiskal nasional.
“Beliau adalah orang dalam yang sudah sangat memahami kultur, sistem, dan tantangan di Kementerian Keuangan. Dengan pengalaman yang dimiliki, tentu memiliki modal yang kuat untuk melakukan berbagai penyesuaian dan perbaikan yang dibutuhkan pemerintah,” kata Tauhid.
Ia menambahkan bahwa pemerintah kemungkinan akan memberikan waktu kepada Suahasil untuk menunjukkan kinerja dan menjalankan agenda reformasi fiskal yang menjadi prioritas Presiden.
Pergantian Menteri Keuangan ini pun dipandang sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terus berkembang. Publik kini menantikan arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh Suahasil Nazara dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
