BELITUNG TIMUR — Ribuan penambang bijih timah di Kabupaten Belitung Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Timah Tbk, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Jumat 7 Agustus 2026.
Aksi yang awalnya berjalan tertib itu berakhir dengan insiden kebakaran di area kantor.
*Tuntut Kepastian Pembelian Bijih Timah*
Massa menuntut kepastian terkait belum normalnya aktivitas pembelian bijih timah oleh PT Timah Tbk.
Menurut para penambang, terhentinya penyerapan disebabkan belum terbitnya *RKAB - Rencana Kerja dan Anggaran Biaya* perusahaan tahun 2026.
"Kami minta kepastian. Kalau pembelian tidak jalan, kami mau jual ke mana hasil tambang kami? Dapur sudah tidak ngebul," teriak salah satu orator.
Para penambang menilai keterlambatan RKAB berdampak langsung pada pendapatan keluarga. Banyak penambang rakyat yang sudah menambang, tapi tidak bisa menjual hasilnya.
*Rantai Ekonomi Ikut Lumpuh*
Dalam orasinya, massa menegaskan persoalan ini tidak hanya soal tambang.
Aktivitas pertambangan di Belitung Timur selama ini menghidupi banyak sektor lain. Mulai dari pedagang kecil, UMKM, bengkel, hingga jasa transportasi dan kios sembako.
"Kalau penambang berhenti, warung tutup, ojek tambang tidak jalan, ekonomi Belitung Timur ikut mati," ujar koordinator aksi.
Mereka mendesak pemerintah dan PT Timah Tbk segera memberikan kepastian penerbitan RKAB agar rantai pembelian dan penyerapan bijih timah bisa kembali berjalan normal.
*Aksi Berujung Kebakaran*
Awalnya aksi berlangsung damai. Namun situasi memanas dan berujung kebakaran di area kantor PT Timah Tbk Lenggang.
Hingga berita ini diturunkan, penyebab kebakaran belum diketahui. Aparat kepolisian dari Polres Belitung Timur masih melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kronologi serta pihak yang bertanggung jawab.
Kapolres Belitung Timur melalui Kasi Humas menyatakan pihaknya akan mengusut tuntas insiden tersebut secara objektif dan transparan.
*Pemerintah dan PT Timah Didesak Segera Jelaskan*
Para penambang berharap insiden ini tidak mengalihkan substansi utama tuntutan mereka: kepastian operasional dan penyerapan bijih timah.
Pemerintah daerah dan PT Timah Tbk juga didesak segera memberikan penjelasan mengenai perkembangan penerbitan RKAB serta solusi agar ekonomi masyarakat penambang tidak semakin terpuruk.
RKAB merupakan dokumen wajib bagi perusahaan tambang untuk menjalankan kegiatan produksi dan penjualan selama 1 tahun. Tanpa RKAB, perusahaan tidak bisa melakukan pembelian dari penambang mitra maupun penambang rakyat.
Hingga Jumat sore, situasi di lokasi sudah kondusif. Aparat gabungan TNI-Polri masih disiagakan untuk mengantisipasi eskalasi lanjutan.
Tim Redaksi
