Kasus keracunan yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terulang. Dari waktu ke waktu, insiden serupa terus bermunculan di berbagai daerah dan menimbulkan pertanyaan besar tentang sistem pengawasan serta jaminan keamanan pangan yang diberikan kepada peserta didik.
Ironisnya, dalam banyak kasus, guru juga menerima menu MBG yang sama dengan siswa. Namun hingga saat ini, hampir tidak pernah terdengar laporan adanya guru yang turut mengalami keracunan. Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang wajar di tengah masyarakat.
Apakah guru tidak mengonsumsi makanan tersebut? Apakah ada proses pengecekan atau uji kelayakan sebelum makanan dibagikan kepada siswa? Ataukah tanpa disadari, para siswa justru menjadi pihak pertama yang "menguji" layak atau tidaknya makanan yang mereka terima?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu bukan untuk menyalahkan para guru. Sebaliknya, ini adalah bentuk keprihatinan sekaligus harapan agar seluruh pihak yang berada di lingkungan sekolah dapat mengambil peran lebih besar dalam melindungi anak-anak.
Para guru merupakan garda terdepan pendidikan sekaligus sosok yang paling dekat dengan peserta didik selama berada di sekolah. Dalam situasi ketika keamanan makanan masih berulang kali menjadi persoalan, guru sejatinya dapat menjadi benteng terakhir pencegahan sebelum makanan tersebut dikonsumsi oleh siswa.
Bukan berarti guru harus memikul seluruh tanggung jawab. Namun setidaknya, ketika makanan tiba di sekolah, perlu ada langkah-langkah antisipatif sederhana seperti memeriksa kondisi kemasan, aroma, warna, tekstur makanan, waktu pengiriman, hingga memastikan makanan tidak menunjukkan tanda-tanda basi atau tercemar. Jika ditemukan kejanggalan sekecil apa pun, distribusi kepada siswa sebaiknya ditunda sampai ada kepastian bahwa makanan aman untuk dikonsumsi.
Tanggung jawab utama tentu tetap berada pada penyedia makanan, pihak pengelola dapur, distributor, dan instansi yang mengawasi program MBG. Namun rentetan kasus yang terus berulang menunjukkan bahwa sistem pengawasan berjenjang masih memiliki banyak celah yang harus segera diperbaiki.
Sudah saatnya ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan tegas di setiap sekolah terkait penerimaan serta pemeriksaan makanan MBG. Sekolah perlu memiliki mekanisme pengawasan yang terukur, termasuk prosedur pelaporan cepat apabila ditemukan indikasi makanan tidak layak konsumsi.
Anak-anak adalah aset bangsa yang harus dijaga. Mereka datang ke sekolah untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik, bukan untuk menghadapi risiko kesehatan akibat makanan yang seharusnya membantu tumbuh kembang mereka.
Karena itu, pesan terbuka ini ditujukan kepada seluruh guru di Indonesia: ketika sistem pengawasan di atas masih belum sempurna, jadilah lapisan perlindungan terakhir bagi anak-anak didik kita. Sedikit kehati-hatian dari orang dewasa bisa mencegah penderitaan banyak anak. Dan dalam urusan keselamatan peserta didik, tidak ada langkah pencegahan yang bisa dianggap berlebihan.
Tim Redaksi
