Perombakan kabinet atau reshuffle ketujuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 1 Oktober 2026, dinilai tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Pergantian sejumlah pejabat juga dinilai mencerminkan adanya perubahan konstelasi dan distribusi pengaruh politik di sekitar pemerintahan.
Direktur Trias Politika, Agung Baskoro, menyoroti sejumlah perubahan posisi strategis, terutama perpindahan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Pratikno. Keduanya sebelumnya dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Menurut Agung, perpindahan Listyo Sigit dari posisi sebelumnya membuat ruang pengaruhnya terhadap institusi kepolisian menjadi lebih terbatas. Pasalnya, setelah menempati jabatan baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Sigit tidak lagi memiliki kendali langsung terhadap jajaran Polri.
“Pengaruhnya berkurang karena tidak lagi memegang kendali penuh atas kepolisian,” kata Agung dalam keterangannya yang diterima JurnalLugas.com, Sabtu (3/10/2026).
Meski demikian, Agung menilai penunjukan Sigit sebagai KSP menunjukkan bahwa Presiden Prabowo masih berupaya mempertahankan komunikasi dan hubungan dengan berbagai kekuatan politik. Sigit juga memperoleh tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna setelah dilantik sebagai KSP.
Langkah tersebut, menurut Agung, dapat dibaca sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan dengan berbagai poros politik menjelang dinamika politik menuju Pemilu 2029. Ia menilai poros Hambalang masih memiliki kepentingan untuk membangun komunikasi dengan berbagai kelompok, termasuk kekuatan politik yang selama ini kerap dikaitkan dengan Solo.
Posisi Pratikno Dinilai Berubah
Selain Sigit, perubahan posisi Pratikno juga menjadi perhatian. Pratikno kini menempati posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), setelah sebelumnya berada di posisi pemerintahan yang memiliki kewenangan lebih besar dalam mengoordinasikan kebijakan.
Agung menilai ruang pengaruh Pratikno dalam jabatan barunya memiliki karakter yang berbeda. Wantimpres pada dasarnya berfungsi memberikan nasihat, masukan, serta pertimbangan kepada Presiden dan tidak memiliki kewenangan eksekutif secara langsung untuk menggerakkan sumber daya pemerintahan hingga ke daerah.
“Posisi ini lebih banyak memberikan pertimbangan kepada Presiden, sehingga pengaruh praktisnya tentu berbeda,” ujarnya.
Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran posisi sejumlah figur yang sebelumnya memiliki peran strategis dalam pemerintahan. Namun, menurut Agung, hal itu tidak serta-merta berarti hubungan politik dengan kekuatan sebelumnya terputus.
Reshuffle di Tengah Tekanan Publik
Di luar aspek politik, Agung menilai reshuffle ketujuh juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan kinerja pemerintahan dan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Survei Tempo Data Science pada Agustus 2026, sebagaimana disebut dalam keterangannya, mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 37 persen. Survei tersebut dilakukan terhadap 1.260 responden yang tersebar di 38 provinsi.
Sementara itu, survei Poltracking pada periode yang sama mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 55,1 persen dengan melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi.
Perbedaan hasil kedua survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik dapat berbeda bergantung pada metode dan lembaga survei yang digunakan. Namun, Agung melihat persoalan kinerja dan kepuasan masyarakat tetap menjadi tantangan yang harus dijawab pemerintah.
“Reshuffle diharapkan bisa memperbaiki kinerja sekaligus mendorong kembali tingkat kepuasan publik,” kata dia.
Sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah, terutama pengendalian harga kebutuhan pokok dan penciptaan lapangan kerja. Kedua isu tersebut disebut menjadi perhatian utama dalam survei kepuasan publik pada Agustus 2026.
Penguatan Diplomasi dan Struktur Ekonomi
Dalam reshuffle kali ini, Agung juga menilai keputusan menunjuk Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menunjukkan keinginan pemerintah memperkuat sektor diplomasi melalui figur yang memiliki latar belakang diplomat karier.
Selain itu, penguatan struktur di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dinilai berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan koordinasi dan kinerja sektor perekonomian.
Namun, di sisi lain, reshuffle juga menghadirkan konsekuensi berupa semakin besarnya struktur pemerintahan. Agung menilai pola merangkul berbagai kelompok politik berpotensi membuat struktur pemerintahan menjadi lebih gemuk dan pada akhirnya meningkatkan beban anggaran negara.
Ia menyoroti munculnya sejumlah posisi wakil menteri koordinator serta jabatan baru di beberapa kementerian. Menurutnya, penambahan posisi tersebut tidak seluruhnya dapat dipandang dari sisi kebutuhan teknokratis, tetapi juga memiliki dimensi politik.
Agung juga memperkirakan masih terdapat sejumlah posisi dalam pemerintahan yang berpotensi mengalami perubahan atau pergantian pada masa mendatang.
Dengan demikian, reshuffle kabinet ketujuh pemerintahan Prabowo tidak hanya berkaitan dengan pergantian nama dalam jajaran pemerintahan. Perubahan posisi Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Pratikno turut menunjukkan adanya pergeseran distribusi pengaruh di sekitar pemerintahan.
Di saat yang sama, pemerintah menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa perombakan kabinet tersebut mampu menghasilkan peningkatan kinerja, menjawab persoalan ekonomi masyarakat, serta memulihkan tingkat kepercayaan dan kepuasan publik.
