JAKARTA, konfirmasinews.biz.id — Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sanksi tegas menanti jika terjadi kelalaian yang membahayakan penerima manfaat.
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan kepala SPPG yang terbukti lalai hingga menimbulkan kejadian fatal tidak akan sekadar dicopot. Bagi yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), BGN akan mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Dapur yang terbukti bermasalah akan langsung kami tangguhkan. Ini bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memastikan keamanan pangan sebelum pelayanan dilanjutkan," ujar Sudaryono dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Lebih lanjut, BGN tidak menutup kemungkinan melibatkan aparat penegak hukum jika dalam pemeriksaan ditemukan unsur kelalaian berat atau pidana.
Sudaryono mengingatkan seluruh jajaran SPPG, mulai dari kepala, koki, hingga petugas lapangan, untuk disiplin menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP). Menurutnya, setiap tahapan pengolahan hingga distribusi makanan harus dilakukan dengan tanggung jawab penuh karena menyangkut keselamatan anak dan masyarakat penerima MBG.
Bahkan ia meminta petugas yang merasa tidak sanggup memenuhi standar untuk mundur secara sukarela.
"Program ini menyangkut nyawa manusia. Jangan pertaruhkan nyawa orang jika memang tidak mampu menjalankan tugas," tegasnya.
Pengetatan ini dilakukan BGN menyusul sejumlah laporan terkait keracunan dan gangguan kesehatan yang diduga berasal dari menu MBG di beberapa daerah. BGN berharap langkah tegas ini menjadi efek jera sekaligus jaminan bahwa program prioritas nasional tersebut berjalan aman, higienis, dan akuntabel.
