JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menyorot maraknya pertambangan ilegal yang beroperasi luas tanpa pengawasan memadai. Peringatan keras itu disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2026) pagi.
Dalam pidatonya, Prabowo meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas jaringan tambang ilegal. Pengusutan tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan, tetapi harus menyentuh pemodal, pengurus perusahaan, hingga dugaan keterlibatan oknum pejabat di daerah.
Dilansir _SabangMaroke.news_, Presiden menilai mustahil ribuan aktivitas tambang ilegal bisa berjalan lama tanpa sepengetahuan aparat setempat.
“Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan sekaligus membuka ruang dugaan adanya perlindungan terhadap pelaku tambang ilegal skala besar,” ujar Prabowo.
1000 Tambang Timah Ilegal Ditutup di Babel
Prabowo mengungkap, pada akhir tahun lalu pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung. Angka itu, menurutnya, menjadi bukti betapa masif dan terstruktur-nya jaringan pertambangan ilegal di Indonesia.
Ia menegaskan, penutupan tambang saja tidak cukup jika jaringan pelindungnya belum disentuh hukum. Negara juga dirugikan secara besar karena praktik ini merusak lingkungan dan memangkas penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Untuk itu, Presiden memerintahkan langsung Panglima TNI dan Kapolri untuk menelusuri seluruh pihak yang terlibat maupun yang membiarkan aktivitas tersebut hingga tuntas.
“Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka kalau enggak bisa tertibkan ini,” tegas Prabowo.
Tuntut Tanggung Jawab dan Disiplin Internal
Prabowo menekankan, kewenangan besar harus dibarengi keberanian menindak. Ia meminta pimpinan TNI dan Polri tidak ragu menindak anak buahnya sendiri yang terbukti terlibat atau membiarkan pelanggaran.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” kata Presiden.
Menurut Prabowo, pembiaran terhadap pelanggaran akan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia mengakui tindakan disiplin kadang menyasar personel yang sebelumnya mendapat kepercayaan tinggi. Namun kepentingan bangsa harus di atas segalanya, tanpa tebang pilih karena kedekatan pribadi.
“Jabatan bukan sekadar simbol kekuasaan, tapi amanah untuk menjaga kepentingan rakyat. Pemimpin harus siap mengambil keputusan meski berat,” tegasnya.
Instruksi ke TNI-Polri
Presiden menempatkan TNI dan Polri sebagai garda terdepan dalam pengawasan wilayah. Panglima TNI dan Kapolri diminta memastikan tidak ada personel yang “bermain mata” dengan pelaku tambang ilegal.
Penindakan internal disebut penting untuk menjaga kredibilitas institusi keamanan. Prabowo ingin agenda pemberantasan tambang ilegal berjalan konsisten, meski berpotensi menyentuh pihak-pihak berpengaruh di pemerintahan.
“Pengusutan harus serius. Tidak mungkin seribu tambang beroperasi tanpa sepengetahuan aparat kepolisian dan terkait di daerah,” pungkas Prabowo.
Tim Redaksi
